Berita Bijak – Palangkaraya (20/10/2025). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menekankan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan sektor strategis, khususnya perkebunan dan kehutanan. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah yang berkelanjutan dan mandiri.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, pada Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD Sektor Perkebunan dan Kehutanan, yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/10/2025).
“Kita harus bergerak bersama-sama mendorong pembangunan Kalimantan Tengah yang semakin maju, berdaya saing, dan menyejahterakan rakyat,” tegas Gubernur Agustiar Sabran.
Ia menekankan bahwa optimalisasi PAD tidak hanya menambah penerimaan, tetapi juga harus memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk di wilayah pedalaman.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan sembilan kewajiban utama perusahaan perkebunan dan kehutanan, mulai dari kepatuhan pajak, prioritas tenaga kerja lokal, penggunaan BBM resmi, hingga program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bermanfaat bagi masyarakat.
Kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dianggap kunci memperkuat ekonomi daerah yang mandiri dan berkeadilan.
“Langkah tegas ini bukan semata penegakan aturan, tetapi wujud tanggung jawab bersama untuk memastikan pembangunan daerah berjalan berkeadilan dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan Bupati, Wali Kota, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menertibkan pelaku usaha yang belum patuh.
Plt Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, menambahkan bahwa optimalisasi PAD harus didukung penguatan lembaga keuangan daerah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan sektor produktif.
“BUMD di bidang perbankan dan penjaminan dana daerah perlu diperkuat perannya untuk mendukung likuiditas, stabilitas, dan keamanan pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong pembiayaan sektor produktif,” ujar Leonard.
Saat ini, Kalteng memiliki tiga BUMD aktif, yakni PT Bank Kalteng, PT Jamkrida, dan PT Banama Tingang Makmur, yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi berbasis sumber daya alam.
Sebagai bentuk komitmen bersama, rapat koordinasi juga dirangkai dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan direktur perusahaan perkebunan serta kehutanan di Kalteng.
Hal ini untuk memperkuat kerja sama dalam meningkatkan PAD dan tanggung jawab sosial dunia usaha, sekaligus menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera diimplementasikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
+ There are no comments
Add yours