Pemprov Kalteng Pastikan Beasiswa Tetap Mengalir di Tengah Pengetatan Anggaran

Berita Bijak – Palangkaraya. Sektor pendidikan tampaknya tetap menjadi “anak emas” dalam kebijakan pembangunan Kalimantan Tengah. Meski saat ini pemerintah daerah tengah menerapkan efisiensi anggaran, dukungan dana pendidikan bagi para pelajar hingga mahasiswa dipastikan tidak akan terputus.
​Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, melalui kebijakan strategisnya berupaya keras mengasah kualitas sumber daya manusia (SDM) agar memiliki daya saing yang lebih tajam. Komitmen ini bertujuan untuk memutus rantai kendala finansial yang seringkali menghambat cita-cita anak muda di Bumi Tambun Bungai.
​“Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak Kalimantan Tengah yang putus sekolah karena kendala ekonomi,” tegas Gubernur.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Reza Prabowo, menjelaskan bahwa investasi jangka panjang daerah salah satunya diwujudkan melalui Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Di jenjang SMA, SMK, dan SLB, Pemprov menargetkan bantuan menyasar 35.000 peserta didik, terutama mereka yang bermukim di pelosok atau berasal dari keluarga kurang mampu.
​“Bantuan pendidikan melalui Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) merupakan investasi jangka panjang di bidang pendidikan,” ujar Reza, Selasa (3/3/2026).
​Setiap siswa yang terdaftar dalam program ini akan menerima suntikan dana segar sebesar Rp500 ribu. Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan paket perlengkapan sekolah senilai Rp1 juta untuk menunjang kebutuhan belajar selama satu tahun ajaran. Paket tersebut mencakup puluhan ribu stel seragam—mulai dari putih abu-abu, pramuka, olahraga, hingga batik khas daerah—serta lebih dari 26 ribu pasang sepatu baru.

Kabar baik juga menyasar dunia perkuliahan. Jika pada tahun 2025 tercatat sebanyak 3.060 mahasiswa yang merasakan subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT), maka pada tahun 2026 ini jumlah penerima manfaat melonjak drastis menjadi 15.000 mahasiswa. Program beasiswa ini melibatkan kolaborasi masif dengan 36 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di wilayah Kalimantan Tengah.

​Guna menjamin transparansi, pengelolaan KHBS kini beralih sepenuhnya ke sistem digital yang terintegrasi. Dengan pencatatan secara elektronik, risiko adanya penerima ganda atau bantuan yang salah alamat dapat diminimalisir. Evaluasi berkelanjutan terus dilakukan agar setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi pemerataan akses pendidikan di Kalimantan Tengah.