APBD 2026 Turun, Pemprov Kalteng Perketat Efisiensi dan Skala Prioritas

Berita Bijak – Palangkaraya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) harus memutar otak guna menjaga ritme pembangunan di tengah penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.

Terbatasnya kemampuan fiskal daerah memaksa pemerintah untuk mengerucutkan arah kebijakan dengan memusatkan perhatian pada sektor-sektor yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, nilai APBD Kalteng tahun 2026 menyusut sebesar 34,71 persen. Anggaran yang pada tahun 2025 tercatat mencapai Rp8,3 triliun, kini turun menjadi sekitar Rp5,4 triliun pada tahun 2026.

Kondisi ini menuntut pengelolaan keuangan yang jauh lebih selektif dan terukur.

Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa prinsip efisiensi dan efektivitas kini menjadi harga mati dalam setiap pemanfaatan anggaran di lingkungan pemerintah daerah.

“Jadi pembangunan betul-betul harus dilakukan di atas prioritas-prioritas lain, ada yang lebih prioritas, sehingga perlu dipilah belanja-belanja yang betul-betul bermanfaat di masyarakat,” ujar Leonard usai menghadiri kegiatan di Kantor Perwakilan BPK RI di Palangka Raya, Senin (12/1/2026).

Leonard menjelaskan, Pemprov Kalteng tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan publik meskipun ruang gerak keuangan semakin sempit. Skala prioritas difokuskan pada pemenuhan sektor wajib dan strategis, yakni pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur vital yang menyentuh langsung kesejahteraan warga.

“Otomatis belanja rutin dan nonprioritas dikurangi, kemudian berfokus pada pelayanan publik dan proyek strategis. Kami juga berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan peran badan usaha milik daerah (BUMD),” jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, menekankan pentingnya langkah-langkah antisipatif sesuai arahan Menteri Dalam Negeri untuk menyiasati penurunan anggaran tersebut.

Penghematan dilakukan mulai dari pos pengeluaran birokrasi yang dinilai tidak mendesak.

“Pertama, kita melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan maupun perawatan sarana dan prasarana kantor,” tegas Edy Pratowo.

Selain penghematan di sektor internal, Wagub juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota se-Kalteng untuk lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil.

Optimalisasi potensi pajak, seperti pajak alat berat, restoran, hingga air tanah, menjadi target utama guna memperkuat ketahanan fiskal daerah.

“Sektor swasta harus dihidupkan melalui kemudahan berusaha dan kinerja BUMD harus didorong, sehingga keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga,” ungkapnya.

Edy juga mengingatkan jajarannya untuk mempercepat penyerapan anggaran pada program-program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Sinergi dengan kebijakan nasional dianggap sebagai kunci untuk menggerakkan roda perekonomian di tengah tantangan anggaran.

“Kami juga mendorong peningkatan PAD dengan inovasi dan terobosan kreatif. Selain itu, percepatan penyerapan anggaran harus benar-benar diperhatikan, karena belanja pemerintah sangat penting untuk menggerakkan perekonomian daerah,” pungkas Edy.

Melalui strategi pengetatan ikat pinggang dan fokus pada hilirisasi serta layanan dasar ini, Pemprov Kalteng optimistis pembangunan tetap berjalan inklusif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai.