Berita Bijak – Palangkaraya. Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, kembali mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Sosialisasi yang berlangsung di Istana Isen Mulang, Rabu (25/2/2026).
Momentum ini bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo yang jatuh pada 20 Februari 2026. KHBS diluncurkan sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan program yang langsung menyentuh masyarakat luas.
“KHBS adalah bentuk komitmen kami yang tetap memprioritaskan program-program yang menyentuh langsung masyarakat, meskipun saat ini kita menghadapi efisiensi anggaran, di mana APBD Tahun 2026 sebesar Rp5,4 triliun, turun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp10,2 triliun,” tegas Gubernur.
Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ingin memastikan warga, terutama yang kurang mampu dan tinggal di wilayah pelosok, mendapatkan jaminan kebutuhan hidup.
“Kami tidak ingin melihat ada masyarakat Kalimantan Tengah yang tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, tidak bisa berobat ketika sakit, tidak bisa makan, dan tidak bisa berdaya secara ekonomi,” ujarnya.
Agustiar menjelaskan bahwa KHBS menjadi pintu gerbang distribusi berbagai bantuan sosial, mulai dari pangan, tunai, hingga sektor pendidikan dan kesehatan secara terintegrasi. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, seluruh transaksi pencairan bantuan terekam secara digital dengan prinsip satu kartu untuk satu keluarga demi mencegah data ganda.
Meskipun demikian, Gubernur menyadari bahwa implementasi di lapangan masih memerlukan penyempurnaan. Pemerintah terus membuka ruang pengaduan serta melakukan evaluasi berkala untuk pemutakhiran data.
“Namun agar KHBS berjalan baik, kunci utamanya adalah sinergi dan kolaborasi kita bersama. Tanpa dukungan seluruh elemen di Kalimantan Tengah, program ini tidak akan berhasil optimal,” imbuhnya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur mengundang seluruh jajaran kepala daerah hingga tingkat desa untuk menyatukan pandangan mengenai kriteria penerima manfaat dan teknis pendistribusian kartu.
Ia juga mengharapkan dukungan pemerintah kabupaten/kota dalam membantu relawan Huma Betang melakukan verifikasi dan validasi data agar sinkron dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Masyarakat dapat melakukan proses pengecekan data secara daring melalui laman resmi humabetang.id. Gubernur juga memastikan bahwa seluruh proses penyaluran KHBS dilakukan secara gratis tanpa pungutan biaya apa pun bagi keluarga penerima.
Senada dengan hal tersebut, Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung menyampaikan bahwa agenda sosialisasi ini sangat krusial untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah memastikan tata kelola program berjalan efektif, transparan, dan benar-benar tepat sasaran.
Acara ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, pimpinan Bank Kalteng, serta perwakilan Bulog Kalteng. Sementara itu, para Bupati, Wali Kota, hingga Kepala Desa di seluruh wilayah Kalimantan Tengah mengikuti jalannya rapat secara virtual. (bb)
+ There are no comments
Add yours