Berita Bijak- Internasional, Minggu (03/08/2025). Sejumlah negara-negara Arab terkemuka, dipimpin oleh Arab Saudi, secara mendadak meningkatkan tekanan politik terhadap Hamas agar menyerahkan kendali atas Jalur Gaza. Langkah ini menjadi bagian krusial dari inisiatif perdamaian yang didukung oleh Amerika Serikat, yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan dan memulai rekonstruksi Gaza di bawah otoritas tunggal Palestina.
Tekanan ini datang dari negara-negara Arab yang telah berulang kali menyatakan bahwa berlanjutnya pemerintahan Hamas di Gaza akan menghambat upaya internasional untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan investasi besar-besaran yang diperlukan untuk membangun kembali wilayah yang hancur. Mereka berpendapat bahwa solusi dua negara yang berkelanjutan hanya mungkin terwujud dengan adanya satu pemerintahan Palestina yang terpadu dan diakui secara internasional.
Rencana Perdamaian Baru dan Respons Hamas
Menurut laporan dari berbagai sumber, termasuk Al Jazeera dan The National, negara-negara Arab telah mengajukan kerangka kerja yang akan menempatkan Jalur Gaza di bawah otoritas pemerintahan baru Palestina yang lebih inklusif. Rencana ini dipandang sebagai jalan untuk menyatukan Gaza dan Tepi Barat di bawah satu payung pemerintahan.
Hamas, meskipun belum memberikan respons resmi secara final, dilaporkan menanggapi inisiatif ini dengan kecurigaan. Pihak Hamas khawatir bahwa menyerahkan kekuasaan akan menjadi bentuk “penyerahan politik” dan mengkhianati perjuangan rakyat Palestina. Namun, mereka juga menyadari bahwa dengan kondisi Gaza yang hancur, mereka harus mempertimbangkan setiap opsi yang ada.
Konflik di Balik Meja Perundingan
Inisiatif ini mengungkapkan adanya pergeseran signifikan dalam dinamika regional. Negara-negara Arab kini lebih berfokus pada stabilitas, rekonstruksi, dan solusi politik jangka panjang, yang mereka yakini tidak dapat dicapai selama Hamas tetap berkuasa penuh.
“Kami tidak bisa terus berada dalam siklus kekerasan dan kehancuran,” ujar salah satu diplomat Arab yang dikutip oleh The Jerusalem Post. “Kami membutuhkan satu pemerintahan yang dapat berbicara untuk seluruh rakyat Palestina dan menjamin masa depan yang stabil.”
Para pengamat menilai, langkah negara-negara Arab ini menempatkan Hamas dalam posisi yang sulit: di satu sisi, mereka harus mempertimbangkan nasib jutaan warga Gaza, namun di sisi lain, mereka harus menjaga legitimasi politik mereka di mata pendukung.
+ There are no comments
Add yours