Pemprov Kalteng Raih WTP ke-11, Agustiar Tegaskan Perbaikan Catatan BPK

Berita Bijak – Palangkaraya (03/06/2025). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali mencatat prestasi di bidang tata kelola keuangan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Capaian ini merupakan yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Dodik Achmad Akbar, kepada Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong dan Gubernur H. Agustiar Sabran pada Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Senin (2/6/2025).

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024,” tegas Dodik.

Ia menambahkan, sistem akuntansi Pemprov Kalteng berjalan sesuai standar, pengungkapan laporan memadai, dan pengendalian internal efektif. Dodik juga mengapresiasi dukungan DPRD dalam pengawasan, yang menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Meski demikian, BPK memberikan beberapa catatan penting. Pendataan dan penetapan Pajak Air Permukaan belum sepenuhnya sesuai ketentuan, pelaksanaan lima paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp1,34 miliar, dan pengelolaan aset tetap belum memadai, terutama penatausahaan dan penilaian aset tanah.

Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, mengingatkan bahwa WTP bukan berarti tanpa catatan.

“Sehingga ke depan tergambar hasil capaian atau perbaikan yang terukur, baik perbaikan dan pembenahan kinerja atas LHP Tahun Anggaran 2024 dan tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Arton.

Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, menegaskan komitmen Pemprov untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. “LHP BPK RI ini tentunya berisi rekomendasi yang menjadi petunjuk berharga untuk perbaikan ke depan,” ucap Agustiar.

Keberhasilan meraih WTP ke-11 ini tak hanya menjadi indikator administrasi yang baik, tetapi juga menegaskan komitmen Pemprov Kalteng dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya Kalteng Berkah, Maju, dan Sejahtera.