Pemprov Kalteng Terima LHP BPK, Fokus Perkuat Kemandirian Fiskal dan Tata Kelola Keuangan

Berita Bijak – Palangkaraya.Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalteng.

Penyerahan laporan ini menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja keuangan guna meningkatkan kemandirian fiskal.

Laporan tersebut diterima oleh Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran melalui Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, dan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalteng, Dodik Achmad Albar, di Ruang Rapat BPK Perwakilan Kalteng, Senin (12/1/2026).

LHP yang diserahkan mencakup dua poin krusial, yakni LHP Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025, serta LHP Kepatuhan atas Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala BPK Perwakilan Kalteng, Dodik Achmad Albar, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola pemerintah daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Ia menekankan bahwa perbaikan sistem pada sektor pajak, terutama pajak kendaraan bermotor, akan berdampak signifikan pada postur anggaran daerah.

“Kalau bisa diperbaiki, kami yakin ke depan pendapatan daerah lebih baik dan kemandirian fiskal meningkat,” ujar Dodik.

Selain menyoroti pendapatan, Dodik mengingatkan agar belanja daerah dilakukan secara lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam batas waktu 60 hari sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami harapkan ada pengawasan dari DPRD terkait tindak lanjut rekomendasi BPK,” pesannya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalteng melalui Plt. Sekda Leonard S. Ampung menyatakan apresiasi atas kerja tim pemeriksa BPK.

Ia mengakui bahwa meski memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah pada sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (3P), optimalisasi pendapatan masih menjadi tantangan besar.

“Tantangan Pemprov Kalteng dalam mengupayakan kualitas sisi pendapatan, bukan hanya menarik pendapatan tapi memang ini tantangan karena potensi kita besar tapi yang diperoleh tidak sesuai harapan padahal sektor 3P luar biasa,” terang Leonard.

Ia menegaskan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan BPK akan menjadi pengingat bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama yang mengampu sektor pendapatan dan belanja, untuk bekerja lebih optimal.

Leonard pun langsung menginstruksikan OPD terkait untuk segera menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi tersebut sebelum batas waktu yang ditentukan.

Hadir dalam acara tersebut jajaran pejabat struktural dan tim pemeriksa BPK Perwakilan Kalteng.

Sementara dari pihak Pemerintah Provinsi, Plt. Sekda didampingi oleh Inspektur Provinsi Kalteng, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.