Berita Bijak – Nasional, Kamis (10/07/2025). Penunjukan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, oleh presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memimpin agenda pembangunan dan hak asasi manusia (HAM) di Papua menandai babak baru dalam penanganan wilayah tersebut. Namun, di balik mandat percepatan pembangunan, Gibran dihadapkan pada setidaknya empat tantangan krusial yang saling terkait dan telah menjadi akar masalah selama bertahun-tahun.
Analisis dari berbagai sumber, termasuk laporan lembaga riset negara seperti BRIN (d/h LIPI), data Badan Pusat Statistik (BPS), serta pemantauan organisasi HAM seperti Komnas HAM dan Amnesty International, menunjukkan bahwa tugas Gibran jauh melampaui sekadar pembangunan fisik.
Pertama, tantangan keamanan berupa lingkaran kekerasan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM. Pendekatan keamanan yang dominan selama ini dinilai banyak pihak gagal menyelesaikan konflik dan justru seringkali menimbulkan korban sipil serta pengungsian, yang pada akhirnya menyuburkan ketidakpercayaan.
Kedua, warisan pelanggaran HAM dan krisis keadilan. Adanya kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan, seperti yang berulang kali disorot Komnas HAM, menjadi “luka batin” bagi masyarakat Papua. Tanpa langkah penyelesaian hukum yang adil, upaya membangun kepercayaan akan selalu terhambat.
Ketiga, paradoks ekonomi dan pembangunan. Meskipun menerima dana Otonomi Khusus (Otsus) senilai triliunan rupiah, data BPS secara konsisten menunjukkan provinsi-provinsi di Papua memiliki angka kemiskinan dan ketimpangan tertinggi. Tantangannya adalah memastikan pembangunan bersifat inklusif, memberdayakan Orang Asli Papua (OAP), dan tidak hanya menguntungkan segelintir elite atau korporasi.
Keempat, krisis kepercayaan politik dan tata kelola. Berbagai riset, termasuk dari BRIN, mengidentifikasi adanya ketidakpercayaan mendalam masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Implementasi Otonomi Khusus yang dianggap setengah hati dan minimnya ruang dialog yang tulus menjadi penghalang utama dalam mencari solusi politik yang berkelanjutan.
Keberhasilan kepemimpinan Gibran di Papua tidak akan diukur dari jumlah jembatan atau jalan yang dibangun semata, melainkan dari kemampuannya untuk secara simultan mengatasi keempat tantangan fundamental tersebut. Ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi arah dan pendekatan baru pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap Papua.
+ There are no comments
Add yours