Berita Bijak – Palangkaraya.Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pilar utama pengungkit ekonomi kerakyatan di tingkat tapak.
Langkah ini dilakukan guna memastikan distribusi bantuan sosial dan perputaran ekonomi lokal berjalan lebih efektif dan efisien.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Temu Mitra Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2026 yang digelar di Aula Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (19/01/2026).
Rapat strategis ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi, perwakilan Kodam XII/Tanjungpura, perbankan nasional dan daerah, serta pimpinan BUMN PT Agrinas.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan instruksi langsung dari Presiden RI guna mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Secara umum koperasi Merah Putih di Kalimantan Tengah sudah terbentuk dan memiliki legalitas hukum, namun banyak yang belum bisa beroperasi karena keterbatasan gerai, gudang, dan sarana pendukung. Ini yang harus kita kejar bersama,” tegas Herson saat membuka rapat tersebut.
Herson menyampaikan bahwa Gubernur Kalteng menargetkan minimal 50 koperasi aktif pada tahun 2026 untuk mendapatkan bantuan stimulus modal melalui Program Huma Betang Sejahtera. Stimulus tersebut bernilai antara Rp200 hingga Rp300 juta per koperasi dengan sistem dana bergulir.
Nantinya, koperasi-koperasi ini akan bertransformasi menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial. Digitalisasi menjadi kunci, di mana transaksi akan terintegrasi dengan kartu khusus milik masyarakat.
“Masyarakat cukup datang ke koperasi, melakukan transaksi dengan kartu Huma Betang Sejahtera, dan bantuan bisa langsung diterima. Ini akan memangkas rantai distribusi dan menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya.
Namun, Pemprov Kalteng tidak menampik adanya kendala teknis di lapangan, seperti masalah lahan, permodalan, hingga keterbatasan akses listrik dan internet.
Menanggapi hal tersebut, Herson memastikan bahwa pada tahun 2026, pemerintah provinsi akan mengalokasikan dukungan internet satelit di titik-titik prioritas agar operasional koperasi berbasis digital tetap berjalan lancar di daerah terpencil.
Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalteng, Rahmawati, mengungkapkan bahwa saat ini progres pembangunan fisik gerai masih menjadi tantangan besar.
Berdasarkan data Kodam, dari target 205 unit gerai, baru sekitar 40 persen yang menunjukkan perkembangan fisik. Selain itu, baru tercatat 13 Koperasi Desa Merah Putih yang siap menerima bantuan dari target 50 unit yang ditetapkan.
“Kendala utama yang kami temukan adalah persoalan lahan, legalitas kepemilikan, dan sinkronisasi data antara dinas koperasi kabupaten/kota dengan jajaran Kodim. Ini harus diselesaikan bersama agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” jelas Rahmawati.
Pemprov Kalteng mengimbau pemerintah kabupaten dan kota untuk memberikan kemudahan dalam pemanfaatan aset daerah, baik melalui skema pinjam pakai maupun hibah.
Langkah kolaboratif antara pemerintah, TNI, dan perbankan ini diharapkan dapat menuntaskan kendala administratif dan infrastruktur, sehingga Koperasi Merah Putih dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas sebagai motor penggerak ekonomi Bumi Tambun Bungai.(bb)
+ There are no comments
Add yours