Berita Bijak – Nasional, Jumat (11/07/2025). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan mengejutkan yang menunjukkan adanya kebocoran serius dalam program bantuan sosial (bansos). Ratusan ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bansos terdeteksi terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, mulai dari judi online, korupsi, hingga pendanaan terorisme.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyatakan bahwa temuan ini merupakan hasil analisis mendalam terhadap aliran transaksi keuangan yang kemudian dicocokkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.
“Dari data yang kami analisis, kami menemukan ratusan ribu NIK penerima bansos yang juga teridentifikasi sebagai pemain judi online. Nilai transaksinya bervariasi,” ujar Ivan dalam konferensi pers di Jakarta, awal pekan ini.
Lebih mengkhawatirkan lagi, PPATK juga menemukan adanya NIK penerima bansos yang terafiliasi dengan jaringan tersangka kasus korupsi dan bahkan pendanaan terorisme. Diduga, NIK tersebut adalah milik keluarga atau kerabat dari para pelaku kejahatan yang seharusnya tidak layak menerima bantuan dari pemerintah.
Menanggapi temuan ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan PPATK dan Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang data penerima.
“Ini adalah masalah serius. Jika data tersebut terverifikasi, NIK yang terlibat dalam aktivitas ilegal, terutama judi online dan kejahatan lainnya, akan langsung kami coret dan blokir dari daftar penerima bansos,” tegas Muhadjir pada Jumat (11/7/2025).
Temuan ini membuka persoalan mengenai akurasi data dan lemahnya pengawasan dalam program perlindungan sosial. Pemerintah kini didesak untuk segera memperbaiki mekanisme penyaluran dan mengintegrasikan sistem data antarlembaga untuk memastikan dana bantuan tepat sasaran.
+ There are no comments
Add yours