Berita Bijak – Palangkaraya. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran menerima langsung audiensi dan aspirasi serikat buruh bersama jajaran Forkopimda Kalteng bertepatan dengan Peringatan Hari Buruh Internasional 2026.
Pertemuan strategis tersebut dilaksanakan di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Jumat sore (1/5/2026).
Pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perwakilan serikat pekerja untuk mengurai berbagai benang kusut persoalan ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan pentingnya penyampaian aspirasi secara konstruktif dengan tetap menjaga stabilitas keamanan daerah. Ia pun mengapresiasi tinggi langkah taktis para buruh yang lebih memilih jalur diplomasi meja perundingan.
“Kami selaku pemerintah daerah sangat bahagia dan bangga. Ini yang kami harapkan. Daripada turun ke jalan, bakar-bakar yang tidak jelas, kita lebih baik berdiskusi seperti ini, melihat substansi dan dampaknya bagi daerah,” ujar Gubernur Agustiar Sabran.
Ia menambahkan, keterlibatan elemen buruh daerah dalam menyikapi berbagai isu berskala nasional tetap harus dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan dampak langsungnya terhadap kepentingan daerah.
“Kalau partisipasi, harus ada ukurannya. Jangan sampai daerah kita dirugikan,” tegas orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai tersebut.
Agustiar juga menyoroti pentingnya merawat nilai-nilai luhur kearifan lokal Kalimantan Tengah yang mengedepankan asas kebersamaan dan persatuan sebagai modal utama penggerak pembangunan daerah.
“Kita punya warisan leluhur yang harus dijaga. Identitas kita adalah kebersamaan. Dengan kebersamaan, kita mudah berkoordinasi dan mengantisipasi berbagai persoalan,” katanya.
Pada kesempatan itu, Gubernur secara transparan turut memaparkan kondisi fiskal daerah yang saat ini tengah menghadapi tantangan akibat penyesuaian anggaran pembangunan.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan pemahaman serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
“Kami ingin melihat masyarakat bahagia, itu kebahagiaan kami. Tapi dengan kondisi anggaran yang terbatas, semua harus kita hadapi bersama,” ungkapnya.
Kendati dihadapkan pada keterbatasan anggaran belanja, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja, salah satunya melalui kebijakan proteksi tenaga kerja lokal pada setiap investasi yang masuk.
“Kalau ada investasi masuk, tenaga lokal harus diutamakan. Wajib menerima tenaga kerja lokal, itu komitmen kami,” tegas Gubernur.
Selain klaster ketenagakerjaan, Pemprov Kalteng juga memperluas bantalan sosial pada sektor pendidikan melalui implementasi program kuliah gratis bagi anak-anak keluarga buruh dan masyarakat kurang mampu.
“Kami tidak ingin melihat anak-anak Kalimantan tidak bisa sekolah. Pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan,” urainya.
Di sisi lain, perwakilan serikat buruh memanfaatkan momentum ini untuk menyerahkan draf tuntutan, di antaranya terkait pengetatan pengawasan upah minimum provinsi (UMP), perlindungan hukum pekerja alih daya (outsourcing), kepesertaan wajib BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, hingga persoalan jam kerja berlebih (overtime).
Merespons draf tersebut, unsur Forkopimda Kalteng menyatakan kesiapan penuh untuk memperkuat fungsi pengawasan regulasi serta penegakan hukum di lapangan terhadap korporasi yang terbukti membandel dan mengabaikan hak-hak normatif buruh. (bb)
+ There are no comments
Add yours