BERITA BIJAK – PALANGKA RAYA. Dukungan penuh Gubernur Kalimantan Tengah terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIII Tahun 2026 patut diapresiasi. Terlebih, animo daerah terhadap ajang olahraga tersebut meningkat signifikan, ditandai dengan keikutsertaan 7.783 atlet serta bertambahnya jumlah cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan.
Namun, di tengah meningkatnya jumlah peserta, penyelenggaraan Porprov XIII justru dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Pagu yang ditetapkan sebesar Rp20 miliar menjadi tantangan tersendiri, sekaligus menempatkan Panitia Besar (PB) Porprov XIII dalam sorotan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Dalam pembagian peran penyelenggaraan, Panitia Besar menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sekaligus pengguna anggaran utama, sementara KONI Kalimantan Tengah berperan sebagai penyalur dana. Dengan struktur tersebut, tanggung jawab terhadap efektivitas pelaksanaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran berada pada Panitia Besar yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi, dengan dukungan jajaran pengurus dan bidang-bidang kepanitiaan.
Mengelola anggaran Rp20 miliar untuk mendukung kebutuhan hampir delapan ribu atlet dari berbagai cabang olahraga bukanlah pekerjaan sederhana. Diperlukan perencanaan dan tata kelola yang cermat agar setiap alokasi anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan penyelenggaraan.
Tanpa pengelolaan yang presisi, anggaran berpotensi lebih banyak terserap untuk kebutuhan birokrasi kepanitiaan dan kegiatan seremonial dibandingkan kebutuhan teknis pertandingan maupun peningkatan kualitas arena. Karena itu, efisiensi anggaran tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menekan pengeluaran, tetapi juga dari sejauh mana dana yang tersedia mampu menunjang kualitas penyelenggaraan.
Di sisi lain, KONI Kalimantan Tengah tetap memiliki tanggung jawab moral dan teknis dalam mengawal proses seleksi atlet. Peningkatan jumlah peserta tidak boleh semata-mata menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan tanpa disertai kualitas kompetisi. Proses seleksi harus tetap berlandaskan parameter prestasi yang terukur agar Porprov XIII benar-benar menjadi ajang kompetisi yang melahirkan atlet-atlet potensial.
Dengan demikian, ketegasan KONI dalam memastikan kualitas atlet harus berjalan seiring dengan efektivitas Panitia Besar dalam mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel.
Pada akhirnya, Porprov XIII bukan sekadar agenda olahraga daerah, melainkan juga menjadi ujian integritas bagi kedua lembaga tersebut. Panitia Besar dituntut membuktikan bahwa anggaran Rp20 miliar dapat dikelola secara efisien dan menghasilkan penyelenggaraan yang profesional tanpa kebocoran anggaran. Sementara itu, KONI Kalimantan Tengah harus memastikan bahwa kompetisi ini benar-benar menjadi wadah lahirnya atlet-atlet terbaik yang mampu bersaing di tingkat nasional.
+ There are no comments
Add yours