Menjaga Gambut Nusantara: Alasan Strategis Penlibatan Putra Daerah Kalteng di Tingkat Nasional

Berita Bijak – Palangka raya. Kalimantan Tengah bukan sekadar titik geografis dalam peta lahan basah Indonesia, melainkan jantung dari ekosistem gambut nasional. Selama bertahun-tahun, wilayah ini menjadi laboratorium hidup dalam penanganan krisis lingkungan. Di balik keberhasilan meredam ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam kurun waktu terakhir, terdapat peran kepemimpinan lapangan yang berani dan teruji.

Sangat rasional dan krusial apabila penataan jajaran Kementerian Kehutanan maupun Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) melibatkan figur yang kompeten serta menguasai kondisi medan secara mendalam. Dalam konteks ini, mantan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, menjadi sosok yang sangat relevan dan memenuhi kriteria tersebut.

Selama masa kepemimpinannya di Bumi Tambun Bunga, Sugianto Sabran membuktikan bahwa karhutla bukanlah takdir tahunan yang tidak dapat diatasi. Melalui kemauan politik (political will) yang kuat, integrasi yang ketat antara pemerintah daerah, TNI/Polri, dan masyarakat adat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap perusak lingkungan, Kalimantan Tengah berhasil bertransformasi dari wilayah langganan asap menjadi kawasan yang relatif aman dan terkendali.

Kebijakan tata kelola gambut dan mangrove di tingkat nasional tidak dapat dirumuskan hanya berdasarkan pertimbangan dari balik meja di Jakarta. Pemerintah pusat membutuhkan sosok eksekutor yang memahami dinamika teknis di lapangan. Ada dua keunggulan utama yang dimiliki:

1. Pengalaman Teruji: Rekam jejak nyata dalam manajemen krisis, tata kelola air (water management) di lahan gambut, serta penerapan strategi mitigasi dini.
2. Pendekatan Kultural: Pemahaman mendalam mengenai kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah yang menjamin program restorasi serta perlindungan ekosistem dapat berjalan dengan dukungan publik.

Melibatkan figur seperti Sugianto Sabran ke dalam jajaran pengambil keputusan di Jakarta bukanlah bentuk kompromi kedaerahan, melainkan langkah strategis untuk mentransfer keberhasilan daerah (best practice) ke skala nasional. Apabila pemerintah berkomitmen serius dalam mengamankan target iklim dan melindungi ekosistem gambut secara berkelanjutan, menempatkan pemimpin yang terbukti mampu mengendalikan karhutla merupakan keputusan tepat yang berorientasi pada hasil.