PALANGKA RAYA-Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dari Ruang Rapat Bajakah, Senin (12/10/2026).
Rakor dibuka dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membahas tinjauan inflasi September 2026 dan indeks perkembangan harga (IPH) minggu kedua Oktober 2026. Angka inflasi bulanan tercatat mengalami peningkatan dari 3,19% (pada bulan Agustus) ke 3,28% (pada bulan September).
Dalam pengantarnya Mendagri menyampaikan beberapa poin penting antara lain peringatan inflasi pangan dimana Kepala Daerah diminta menjaga inflasi agar tidak melampaui target 3,5%, karena kenaikan harga bahan pokok paling berat dirasakan oleh 20% masyarakat kelompok termiskin/ berpendapatan rendah (desil 1 dan 2).
Selain itu adanya kenaikan komoditas pada September 2026, terutama inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mencapai 0,88%. Komoditas utama yang mengalami lonjakan harga meliputi cabai, beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
“Angka 0,88 ini tinggi dan penyumbang utamanya adalah aneka cabai, daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras. Ini penyumbang yang perlu kita waspadai,” kata Tito
Kenaikan harga daging ayam ras terjadi di 217 daerah, beras di 127 kabupaten/kota, dan telur ayam ras di 106 daerah. Tito secara khusus meminta perhatian terhadap komoditas beras yang mengalami kenaikan harga di 127 kabupaten/kota, meskipun tercatat mengalami penurunan harga di 63 kabupaten/kota.
Adanya tekanan geopolitik global (seperti konflik di Timur Tengah dan penyerangan di Arab Saudi) memengaruhi produksi dan distribusi minyak serta menyebabkan kenaikan harga minyak. Serta Bencana alam di dalam negeri (seperti banjir di Padang, Aceh, Pidie Jaya, dan wilayah lainnya) turut memicu kenaikan inflasi.
Kemendagri menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog. Intervensi dan operasi pasar dinilai mendesak dilakukan di titik-titik daerah yang mengalami lonjakan harga untuk melindungi daya beli masyarakat.
Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penandatanganan (MoU) Surat Edaran Bersama antara Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri mengenai pengelolaan sarana, prasarana, serta ketenagaan penyuluhan pertanian dalam rangka mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.
Sementara itu Sahli Yuas Elko di akhir kegiatan Rakor menyampaikan agar masing-masing dinas/badan yang terkait untuk melaksanakan instruksi-instruksi yang disampaikan oleh Mendagri, terutama tentang gas elpiji 3 kg dan pengawasan terhadap pangan di Provinsi Kalteng.
“Mudah-mudahan ya tidak terjadi penyimpangan pada pangan ya, karena kita tahu kemarau masih berjalan, kebakaran hutan dan lahan masih ada, perang di Timur Tengah juga masih, Ini yang menjadi perhatian kita bersama,” tuturnya.
+ There are no comments
Add yours