Pengembangan Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Sita Barang Bukti dan Tunda Ekspose Bersama Kejagung

3 min read

BERITA BIJAK – NASIONAL. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri terus mengintensifkan penyidikan kasus dugaan permufakatan makar yang merupakan pengembangan dari perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hingga Sabtu (21/11/2026), penyidik telah melakukan rangkaian penggeledahan di sejumlah titik strategis di wilayah Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang guna mengumpulkan alat bukti tambahan.

Penggeledahan Sejumlah Posko dan Gudang

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, mengonfirmasi bahwa tim penyidik telah menyisir enam lokasi berbeda di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Lima titik di Bogor—yang mencakup kawasan Cibinong, Sentul, dan sekitar Pakansari—serta satu lokasi gudang di Tangerang tersebut berkaitan dengan dua perwira Polri, yakni Brigjen Pol. Tedjo Kusumo dan Kombes Pol. Iman Imanuddin.

“Penyidik telah mengidentifikasi sekitar empat posko yang diduga menjadi tempat permufakatan pada perbuatan permulaan. Salah satu rumah di Cibinong, Bogor, terindikasi menjadi posko bagi KBP IM (Kombes Iman Imanuddin),” ujar Brigjen Susatyo dalam keterangannya kepada awak media.

Dari lokasi penggeledahan di Bogor, aparat menyita sejumlah dokumen, spanduk, serta perangkat elektronik untuk didalami lebih lanjut di laboratorium forensik. Sebelumnya, pada Selasa (17/11/2026) malam, penyidik juga menggeledah dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga digunakan sebagai posko oleh Irjen Pol. (Purn/PTDH) Eko Hadi Santoso.

Ekspose Bersama Kejaksaan Agung Ditunda

Akibat masih berlangsungnya proses penggeledahan dan penyitaan barang bukti di lapangan, Bareskrim Polri memutuskan untuk menunda agenda ekspose atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) yang semula dijadwalkan berlangsung pekan ini menjadi pekan depan.

Sejauh ini, Dittipidum Bareskrim Polri telah memeriksa sedikitnya 59 orang saksi, termasuk beberapa tersangka dari kasus penyadapan ilegal. Kendati kasus dugaan makar telah naik ke tahap penyidikan sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026, pihak kepolisian menegaskan bahwa penetapan tersangka baru untuk konstruksi pasal makar masih menunggu kecukupan alat bukti hasil penggeledahan.

Keterkaitan dengan Perkara Penyadapan Ilegal

Penyidikan dugaan makar ini berakar dari pengusutan kasus tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Dalam perkara penyadapan tersebut, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yaitu:

  • Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri / Mantan Kepala Staf Kepresidenan)
  • Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (Mantan Kadiv Hukum Polri)
  • Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (Mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri)
  • Irjen Pol. Slamet Uliandi (Mantan Kadiv TIK Polri)

Tiga dari empat tersangka penyadapan telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sementara Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan pemulihan kesehatan. Selain proses pidana, Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso.

Catatan Redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan rilis resmi kepolisian dan laporan jurnalistik terverifikasi hingga Sabtu, 21 November 2026. Pihak-pihak yang namanya disebut dalam pengembangan penyidikan dugaan makar tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya penetapan status hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours