Berita Bijak – Kalimantan. Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah kembali menyisakan persoalan serius yang bermuara pada dua titik kritis: kelalaian koordinasi birokrasi serta abainya perlindungan terhadap kelompok rentan.
Di satu sisi, tarik-menarik kewenangan dan lambatnya respons birokrasi memperlihatkan lemahnya sinergi pusat dan daerah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalteng, Joni Harta, sempat mengkritik ketimpangan beban di mana daerah dipaksa memadamkan api sementara izin kawasan dipegang pusat. Sebaliknya, pemerintah pusat melalui BNPB juga menyoroti lambatnya birokrasi daerah akibat peralatan pemadaman yang sempat mengendap dan terlambat didistribusikan ke titik rawan.
Di sisi lain, kelambanan manajerial ini harus dibayar mahal oleh keselamatan publik, terutama anak-anak. WALHI Kalteng menyoroti bahwa fokus penanganan yang hanya berorientasi pada pemadaman api mengabaikan perlindungan kesehatan warga. Lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) kini mengancam anak-anak dan bayi, di tengah minimnya fasilitas kesehatan preventif yang memadai.
Evaluasi total kini mendesak agar pemerintah pusat dan daerah menghentikan ego sektoral, demi memastikan keselamatan generasi masa depan tidak terus dikorbankan oleh kelambanan birokrasi. (MH)
+ There are no comments
Add yours