Berita Bijak – Palangkaraya. Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk segera melakukan pemetaan ulang terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Langkah strategis ini diambil sebagai respons cepat untuk menekan potensi inflasi daerah yang dipicu oleh fluktuasi biaya logistik dan energi.
Instruksi tegas tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin Rapat Koordinasi Antisipasi Kenaikan Harga di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Senin (20/4/2026). Agenda ini dihadiri oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah provinsi setempat.
Gubernur menilai ketepatan jumlah dan pemerataan distribusi energi merupakan kunci utama agar roda ekonomi di sektor-sektor produktif tidak terhambat. Pemprov membidik penataan kuota yang lebih proporsional pada kawasan sentra produksi.
“Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya pada wilayah-wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Hal ini penting agar distribusi BBM dan LPG dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan,” ujar Agustiar Sabran.
Menurut Agustiar, gangguan sekecil apa pun pada rantai distribusi energi akan langsung berdampak instan pada kenaikan harga komoditas penting di pasar tradisional.
Mengingat wilayah Kalimantan Tengah disokong oleh tiga titik depot (TBBM) utama—yakni di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun—maka sinkronisasi data kebutuhan riil antardaerah menjadi prioritas yang sangat mendesak.
“Kami menilai bahwa permasalahan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dan cepat dari kita semua,” tegas orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai tersebut.
Selain memastikan keamanan pasokan hulu, Agustiar juga menyoroti aspek teknis pelayanan di hilir. Ia mendorong adanya regulasi pengaturan jadwal pelayanan di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) guna mengurai antrean panjang yang kerap mengganggu produktivitas mobilitas masyarakat.
Di sisi lain, pengawasan ketat menjadi harga mati bagi jajaran satgas untuk menjamin komoditas bersubsidi hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
“Kita perlu memperkuat pengawasan, termasuk jika diperlukan dengan pemanfaatan teknologi seperti pemantauan distribusi berbasis GPS, dokumentasi lapangan, serta pengawasan langsung hingga ke SPBU,” ungkap Gubernur.
Gubernur Agustiar menandaskan bahwa kebersamaan dan pengikisan ego sektoral antarinstansi adalah satu-satunya jalan keluar paling rasional untuk menghadapi tantangan ekonomi akibat fluktuasi harga energi global saat ini.
“Sekali lagi, mari kita perkuat kolaborasi dan gotong royong dalam mengantisipasi potensi kelangkaan BBM dan LPG. Pastikan subsidi tepat sasaran, dan tidak ada celah sekecil apa pun untuk penyalahgunaan,” tandasnya. (bb)
+ There are no comments
Add yours