PALANGKA RAYA- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat evaluasi tanggap darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Penanganan Karhutla masih membutuhkan kerja sama dan kesiapsiagaan seluruh unsur, baik Pemerintah Daerah, TNI, Polri, maupun instansi terkait.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden yang hadir mewakili Gubernur memimpin rapat evaluasi bersama Wakil Walikota Palangka Raya Achmad Zaini serta Perwakilan BNPB dan Kepala BMKG Kalteng.
“Karhutla masih perlu diwaspadai meskipun sebagian wilayah mulai memasuki musim hujan. Saya meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan unsur Satgas agar tidak mengendurkan kesiapsiagaan serta tetap melaksanakan penanganan secara maksimal,” kata Sekda dalam sambutannya di rapat yang di Ruang Bajakah Lantai II pada Rabu (21/10/2026).
Kepala BNPB dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) melakukan kunjungan ke Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan kerja tersebut menurut Sekda, Kepala BNPB menekankan pentingnya komando terpadu, operasi sesuai kondisi lapangan, serta keberlanjutan dukungan penanganan darurat, termasuk operasional Satgas Udara.
“Kepala Staf TNI Angkatan Darat juga menegaskan kesiapan TNI AD dalam mendukung percepatan penanganan melalui penguatan personel dan sarana prasarana,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia menegaskan sinergi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan Karhutla harus semakin kuat. Status keadaan darurat provinsi harus didasarkan pada status keadaan darurat kabupaten/kota, serta didukung kajian dan rekomendasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita perlu mengambil keputusan bersama berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi nyata di lapangan, dan regulasi yang berlaku. Meminta pemerintah kabupaten/kota menyampaikan kondisi terkini dan hasil evaluasi status keadaan darurat secara objektif,” tegasnya
+ There are no comments
Add yours