BPKP Kalteng Diharapkan Perkuat Akuntabilitas Pembangunan Daerah

Berita Bijak – Palangkaraya (17/01/2025). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menaruh harapan besar pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat kualitas tata kelola keuangan serta efektivitas pembangunan daerah.

Harapan tersebut mengemuka menyusul pengukuhan Ilham Nurhidayat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kalteng oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, di Aula Jayang Tingang, Kamis (16/1/2025).

Dalam pengukuhan itu, Edy menegaskan bahwa kehadiran pimpinan baru BPKP Kalteng menjadi momentum memperkokoh sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan, demi memastikan setiap program pembangunan berjalan transparan dan tepat sasaran.

“Saya percaya, Bapak Ilham akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dengan pengalaman yang dimiliki, saya yakin beliau dapat membawa BPKP Kalteng ke arah yang lebih baik,” ujar Edy.

Ia menilai peran BPKP tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memperkuat efektivitas pembangunan, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran. Karena itu, sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah dinilai sangat krusial.

“Apabila sinergi kita kuat, insyaallah, kita mampu mendorong peningkatan kinerja pembangunan dan pengelolaan keuangan di daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, manfaat dari berbagai program pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalteng,” tambahnya.

Dukungan serupa juga disampaikan Deputi Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah, yang hadir mewakili Kepala BPKP Pusat. Ia menekankan pentingnya percepatan adaptasi Ilham dalam menjalin kolaborasi dengan seluruh mitra kerja.

“Kami berharap Bapak Ilham dapat segera bersinergi dengan mitra kerjanya di BPKP. Kami percaya beliau akan menjalankan amanah ini dengan baik,” kata Sally.

Dengan kepercayaan dan dukungan penuh dari pemerintah provinsi serta BPKP Pusat, Ilham Nurhidayat diharapkan mampu mendorong transformasi pengawasan yang lebih kuat dan berintegritas.

Pengukuhan ini sekaligus menjadi langkah baru memperkuat pondasi akuntabilitas pembangunan di Kalimantan Tengah.